BANDA ACEH | NANGGROENEWS.com – Aceh memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi setelah masa transisi darurat berakhir pada 28 Juli 2026. Tahapan tersebut dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhullah (Dek Fadh) saat memimpin Rapat Koordinasi Pengakhiran Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa 28 Juli 2026.
Rapat turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Dek Fadh, keputusan peralihan menuju rehab-rekon mempertimbangkan berbagai masukan dan rekomendasi, termasuk hasil rapat Forkopimda Aceh pada 23 Juli 2026 yang dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
BACA JUGA : Silsilah Dzurriyat Radja Sultan Dikukuhkan, Jejak Kekerabatan Nusantara Kembali Ditata.
Pemerintah Aceh telah menyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp58,9 triliun untuk periode 2026–2028.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak November 2025 berdampak pada 18 kabupaten/kota, 203 kecamatan, dan 3.046 gampong. Lebih dari 2,5 juta jiwa terdampak dan 562 orang meninggal dunia.
Hingga kini, pembangunan Hunian Sementara (Huntara) mencapai 99 persen, sedangkan Hunian Tetap (Huntap) tahap kedua sekitar 4 persen. Pemulihan jalan, jembatan, pengendalian sungai, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya masih memerlukan percepatan.
Dek Fadh menegaskan, masuknya Aceh ke fase rehab-rekon tidak menghentikan penanganan kedaruratan di wilayah yang masih berpotensi terdampak bencana.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyetujui peralihan tersebut, tetapi meminta kabupaten/kota yang belum siap tidak dipaksakan memasuki fase rehab-rekon karena kondisi setiap daerah berbeda.
Tito juga menekankan transparansi pengelolaan anggaran. Ia meminta penggunaan dana Rp58,9 triliun dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui arah pemanfaatannya.
“Jangan diam-diam. Harus diekspos kepada publik, bahwa seluruh anggaran itu untuk pemulihan pascabencana,” tegas Tito. [][][]
