JAKARTA | NANGGROENEWS.com — Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., M.AP, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (PUM) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis 15 Januari 2026.
Rakornas tersebut digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sekaligus mendukung program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita.
Baca Juga: Ratusan Hektar Sawah Siap Panen di Pijay Tertimbun Lumpur Banjir.
Bupati Safwandi hadir bersama kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, didampingi unsur perangkat daerah terkait. Forum nasional ini menjadi wadah penyamaan persepsi dan arah kebijakan agar pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut Safwandi, Rakornas PUM memiliki peran penting dalam memperkuat fungsi pemerintahan umum di daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat memastikan kebijakan pusat diimplementasikan secara optimal, sekaligus menyampaikan kondisi dan tantangan yang dihadapi daerah,” ujar Safwandi di sela kegiatan.
Rakornas menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenko Polhukam, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Materi yang dibahas mencakup arah kebijakan PUM, stabilitas sosial politik, penguatan ideologi Pancasila, hingga deteksi dini isu-isu strategis di daerah.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berharap dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan umum secara efektif, selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.
