ACEH JAYA | NNews — Dinilai tidak ber distribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penunjang pembangunan Aceh Jaya, Perseroda BaraJaya yang dimodali dengan anggaran belanja daerah terkesan jalan ditempat.
Hal tersebut dipertanyakan, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Jaya, sahputra, keberadaan perusahaan perseroan daerah Barajaya terkesan tidak memiliki kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Minggu (09/03/2025).
Keberadaan PT Bara Jaya diatur sesuai qanun daerah no 1 tahun 2021 tentang pendirian perusahaan perseroan daerah barajaya disebut PT. Barajaya (Perseroda) merupakan badan usaha milik kabupaten (BUMK) yang bergerak dibeberapa jenis bidang usaha, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan.
Baca Juga : Ditsamapta Polda Aceh Berbagi Berkah Ramadhan Bersama Masyarakat Kurang Mampu
Sahputra menyebut. Perusahan Daerah didirikan untuk menambah PAD. Bukan untuk menghabiskan anggaran yang ada.
“Tujuan Perseroda menopang PAD, jadi kalau tidak memberikan kontribusi, untuk apa? Bubarkan saja,” tegasnya.
Sahputra menilai. PT. Barajaya yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah tidak memberi kontribusi ke daerah Aceh Jaya.
Dia mendesak bupati setempat untuk melakukan evaluasi kinerja dan memerintahkan inspektorat untuk mengevaluasi pemanfaatan penggunaan anggaran di PT. Barajaya.
“Kita mendesak Bupati mengevaluasi kinerja dan memerintahkan Inspektorat setempat untuk melakukan evaluasi pada pemanfaatan anggaran diperseroan itu, Jika terjadi penyimpangan segera ditindak sesuai aturan yang berlaku,” pintanya.
Berita Lainnya: Karier Politik Safwandi, S.Sos., Dari Gerilyawan Hingga Jadi Bupati Aceh Jaya.
Akibat Diguyur Hujan Semalaman, Banjir Rendam Sejumlah Pelosok Nagan Raya.
Tambahnya, hal ini perlu dilakukan evaluasi apa PT. Barajaya (Perseroda) yang kurang bagus atau orang-orang di dalamnya. Namun, jika yang bermasalah itu orang yang ada di dalam, harus diganti, biar PT. Barajaya tidak menjadi beban Daerah.
“Bupati perlu segera mungkin memerintahkan Inspektorat untuk evaluasi pemanfaatan anggaran guna melihat bagaimana proses dari anggaran tersebut apa dipergunakan dengan baik dan bukan habis digunakan untuk biaya operasional saja,” tutupnya.*[][][]
