BANDA ACEH | NANGGROENEWS.com — Muzakir Manaf melantik tiga pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh dalam prosesi di Anjong Mon Mata, Jumat 10 April 2026.
Salah satu pejabat yang dilantik Teuku Banta Nuzullah, S.Pd, sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh (Eselon IIa). Ia tercatat sebagai putra asli Kabupaten Aceh Jaya pertama yang dipercaya menduduki jabatan strategis tingkat provinsi sejak masa pemerintahan Aceh pasca konflik dan bencana tsunami 2004.
Dua pejabat lain yang turut dilantik yakni Muhammad Junaidi, SH, MH sebagai Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (Eselon IIb) dan Gamal Abdul Nasir, S.STP, MM sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh (Eselon IIb). Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh.
BACA JUGA : Pemerintah Aceh Terapkan WFH bagi ASN, Pelayanan Publik Tetap Normal
Sebelum ditetapkan definitif, Teuku Banta Nuzullah meniti karier panjang di Kabupaten Aceh Jaya sejak awal diangkat sebagai PNS. Ia kemudian bertugas di Dispora Aceh sebagai staf, dipercaya dalam sejumlah jabatan, hingga terakhir menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kadispora Aceh sebelum resmi dilantik.
Dalam arahannya, Muzakir Manaf menekankan pentingnya tanggung jawab jabatan, percepatan pembenahan internal organisasi, serta konsistensi capaian kinerja meski saat ini diberlakukan pola kerja empat hari dalam sepekan.
“Kerja yang baik dan bertanggung jawab. Segera benahi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar memacu realisasi program sehingga penyerapan anggaran berjalan efektif dan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
“Jalankan program yang telah direncanakan agar anggaran terserap maksimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Muzakir.
Kegiatan pelantikan turut dihadiri Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir, para Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur, Kepala SKPA, serta Ketua DWP Aceh Malahayati.
Penunjukan pejabat asal Aceh Jaya ini dinilai sebagai bentuk representasi wilayah dalam struktur birokrasi provinsi, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi daerah pesisir barat selatan dalam pemerintahan Aceh.[][][]
