CALANG | NANGGROENEWS.com — Komitmen legislatif untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan efektif mengemuka dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang digelar di Aula DPMPKB, Selasa, 31 Maret 2026. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya menegaskan kesiapan mengawal arah kebijakan daerah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan berlangsung dibuka Bupati Aceh Jaya Safwandi, terfokus penguatan tata kelola pemerintahan, kemandirian fiskal, dan pertumbuhan kelembagaan ekonomi produktif yang inklusif serta berkelanjutan.
BERITA TERKAIT: Aceh Jaya Gelar Musrenbang RKP 2027, Bupati Soroti Efektivitas Belanja Daerah.
Wakil Ketua I DPRK Aceh Jaya, Irwanto NP, menyampaikan forum ini menjadi titik penting menyatukan usulan dari kecamatan dan gampong dengan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, perencanaan harus berbasis data lapangan agar program yang disusun benar-benar menyentuh persoalan riil warga.
“Legislatif akan mengawal sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga pengawasan pelaksanaan. Setiap program harus terukur manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Kapolda Aceh Santuni Bayi Yang Ditemukan di Lamno.
Ia menilai, penyusunan RKP 2027 perlu menempatkan prioritas pada infrastruktur dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Irwanto juga mendorong OPD teknis menyusun rencana kerja berbasis kebutuhan faktual, bukan pola rutin tahunan.
Selain itu, DPRK menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor produktif masyarakat. Langkah ini dipandang strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Legislatif turut mengapresiasi penekanan Bupati Aceh Jaya terhadap ketepatan sasaran anggaran. Arah tersebut dinilai sejalan dengan fungsi pengawasan DPRK agar belanja daerah memberikan dampak langsung bagi publik.
Musrenbang RKP 2027 berlangsung di Aula DPMPKB dihadiri Perwakilan Bappeda Provinsi Aceh, unsur Forkopimda Aceh Jaya, kepala OPD, para camat, serta perwakilan masyarakat. Hasil pembahasan forum ini diharapkan menjadi pedoman kerja pemerintah daerah pada tahun anggaran mendatang.
Dengan pengawalan legislatif, DPRK Aceh Jaya optimistis RKP 2027 dapat diimplementasikan secara terarah, terukur, dan memberi hasil nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan warga Aceh Jaya.[][][]
