BANDA ACEH | NANGGROENEWS.com — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk mematangkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat 19 Desember 2025.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemulihan wilayah terdampak berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Wabup Muslem D Hadir, Anak-anak Korban Banjir Aceh Tamiang Tersenyum Lagi.
Rakor melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Dari Pemerintah Aceh, rapat dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), staf ahli dan staf khusus Gubernur Aceh, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk TNI, Polri, dan Basarnas. Sejumlah pejabat kementerian turut mengikuti rapat secara daring, termasuk Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko Infrastruktur, Nazib Faisal, bersama Sekda Aceh M. Nasir.
Dalam rapat tersebut dibahas empat fokus utama penanganan pascabencana, yakni pelaksanaan Tanggap Darurat Tahap II hingga 25 Desember 2025, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, mitigasi risiko bencana, serta kebutuhan dan skema pendanaan.
Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa banjir dan longsor telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur strategis, termasuk jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan fasilitas publik. Dampak bencana juga berimbas pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Ia menegaskan Pemerintah Aceh menangani bencana melalui sistem enam klaster sejak fase tanggap darurat untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.
“Koordinasi ini penting agar langkah pemulihan yang dilakukan pusat dan daerah berada dalam satu kerangka kebijakan yang sama,” ujar M. Nasir.
Sementara itu, AHY menyampaikan pemerintah pusat telah hadir sejak fase tanggap darurat, termasuk melalui pengiriman bantuan logistik ke wilayah yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses darat.
Ia menekankan pentingnya percepatan pembukaan akses jalan menggunakan alat berat agar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat kembali normal. Kementerian Pekerjaan Umum, lanjut AHY, akan terus didorong untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan penyediaan air bersih.
Selain pemulihan infrastruktur, pemerintah juga akan membangun kembali rumah warga terdampak, termasuk melalui relokasi ke kawasan yang dinilai lebih aman dari ancaman bencana.
Dalam rakor tersebut, AHY menyampaikan empat arahan utama, yakni sinkronisasi dan validasi data kerusakan antara pemerintah pusat dan daerah, pendampingan kementerian dan lembaga dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), penyusunan peta jalan rehabilitasi dan rekonstruksi yang realistis dan terukur, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terbuka dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum penyampaian masukan dari masing-masing kementerian untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh.[][][]
