CALANG | NANGGROENEWS.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menghadirkan Pojok Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai ruang konsultasi dan pelayanan hukum bagi masyarakat.
Fasilitas ini diharapkan menjadi tempat masyarakat memperoleh pendampingan serta solusi atas berbagai persoalan hukum sebelum berkembang menjadi sengketa atau perkara. Peluncuran (launching) Pojok JPN berlangsung di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Aceh Jaya, Jumat 20 November 2026.
Kehadiran fasilitas tersebut merupakan bentuk kolaborasi pelayanan hukum untuk mendekatkan akses konsultasi kepada publik.
Bupati Aceh Jaya, Safwandi, mengatakan Pojok JPN disediakan agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan konsultasi hukum secara terbuka. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat dikomunikasikan dan dicarikan penyelesaian melalui jalur hukum yang tepat sejak dini.
BACA JUGA : Jelang 4 Desember 2026, Panglima Sagoë Panga Serukan Pengibaran Bendera Aceh
“Kita berharap masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan konsultasi hukum. Di sini masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi,” ujar Safwandi.
Ia juga berharap keberadaan layanan tersebut dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Menurutnya, masyarakat tidak perlu merasa takut atau segan untuk datang berkonsultasi ketika menghadapi persoalan hukum.
“Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa kantor kejaksaan seperti datang ke kuburan ketika menghadapi persoalan hukum,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Jaya, Badri Wasil, menyampaikan bahwa Pojok JPN merupakan fasilitas pelayanan hukum bagi publik yang mengedepankan konsultasi secara terbuka dan transparan.
Menurutnya, layanan tersebut dapat dimanfaatkan berbagai pihak, baik masyarakat maupun perusahaan, untuk berkonsultasi dan memperoleh pemahaman hukum dalam menghadapi persoalan yang dihadapi.
Melalui kehadiran Pojok JPN, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama Kejaksaan Negeri Aceh Jaya berharap akses terhadap pelayanan dan konsultasi hukum semakin mudah dijangkau.
Langkah ini juga diharapkan mampu mendorong penyelesaian persoalan hukum secara lebih dini, tepat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.[][][]













