BANDA ACEH | NANGGROENEWS.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus mendorong percepatan penataan dan pemekaran wilayah kemukiman melalui penguatan kajian akademis dan landasan hukum.
Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Aceh Jaya dengan Universitas Syiah Kuala (USK), Selasa 10 November 2026.
Kerja sama yang melibatkan Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PR-HIA) USK itu difokuskan pada pelaksanaan kajian serta penyusunan naskah akademik sebagai dasar pertimbangan dalam proses penataan dan pemekaran wilayah mukim di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial Saputra, S.IP., bersama Kepala PR-HIA USK, Prof. Dr. Azhari, S.H., M.C.L., M.A. Kedatangan Dahrial di lingkungan USK turut disambut Prof. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, S.Ag., M.H., Guru Besar Hukum Adat dan Peradilan Adat Fakultas Hukum USK.
BACA JUGA: Bupati Safwandi Terima Aspirasi Seluruh Imum Mukim, Pemkab Aceh Jaya Siapkan Penguatan Lembaga Adat.
Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial Saputra, mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat penataan dan pemekaran mukim melalui proses yang terencana, terukur, serta memiliki dasar akademis dan yuridis yang kuat.
“Tujuan utama penandatanganan MoA ini adalah mempercepat penataan dan pemekaran wilayah mukim di Kabupaten Aceh Jaya. Karena itu, kami menggandeng Universitas Syiah Kuala melalui Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat untuk melakukan kajian sekaligus menyusun naskah akademik sebagai landasan dalam proses tersebut,” ungkap Dahrial.
Menurutnya, kajian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam penataan wilayah kemukiman, mulai dari ketentuan hukum, sejarah, adat istiadat hingga kebutuhan masyarakat setempat.
Ia berharap hasil kerja sama ini dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan penataan dan pemekaran mukim agar pelaksanaannya tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat Aceh Jaya.
Melalui dukungan akademis USK, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya optimistis penguatan kelembagaan mukim dapat berjalan lebih terarah. Penataan tersebut diharapkan turut memperkuat peran lembaga adat dalam pemerintahan gampong serta meningkatkan efektivitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di tingkat kemukiman.[][][]
