BANDA ACEH | NANGGROENEWS.com — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto agar menjadikan Aceh sebagai daerah prioritas dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana nasional. Ia menilai Aceh sebagai provinsi berstatus khusus yang layak memperoleh perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB atas berbagai program bantuan untuk Aceh, tetapi kami rasa perlu ditingkatkan lagi, khususnya untuk Aceh,” kata Fadhlullah saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (28/10/2025).
Fadhlullah berharap kehadiran Kepala BNPB ke Aceh membawa “angin segar” bagi peningkatan program mitigasi bencana pada tahun 2026. Ia menegaskan, Aceh memiliki alasan historis dan yuridis untuk diprioritaskan oleh pemerintah pusat.
Baca Juga : Investasi di Aceh Tembus Rp4,16 Triliun, Naik Hampir Dua Kali Lipat.
“Selain memiliki kekhususan berdasarkan MoU Helsinki 2005, Aceh juga bagian penting dari sejarah republik ini. Mulai dari sumbangan pesawat untuk kemerdekaan, peran Radio Rimba Raya, hingga sumbangan emas untuk pembangunan Monas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa Aceh memang menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Hampir seluruh klaster bencana nasional, kata dia, juga terjadi di Aceh.
“Oleh sebab itu, Aceh menjadi prioritas kami. Kami hadir di sini karena sangat mencintai Aceh dan ingin membantu Aceh lebih maksimal,” ujar Suharyanto.
Ia menjelaskan, berbagai ancaman bencana di Aceh meliputi kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pantai, hingga potensi tsunami dan letusan gunung api. Untuk itu, BNPB telah menyiapkan sejumlah program strategis mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah pembentukan Pusat Edukasi dan Informasi Tsunami bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, serta penguatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) yang terhubung langsung dengan Pusdalops daerah untuk memantau potensi gempa, tsunami, banjir, dan aktivitas vulkanik.
Selain itu, BNPB juga menyiapkan bantuan sumur bor untuk wilayah yang mengalami kekeringan guna mencegah gagal panen di lahan pertanian.
Suharyanto mengungkapkan, sejak 2021 hingga 2024 BNPB telah menyalurkan dana siap pakai untuk Aceh sebesar Rp16,01 miliar, serta bantuan logistik dan peralatan penanganan darurat senilai Rp32,60 miliar sepanjang 2023–2025.
“Tahun ini, sembilan kabupaten/kota di Aceh akan menerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Saat ini anggarannya sedang diproses di Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah lain di Aceh agar segera mengajukan usulan dana hibah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan BNPB.
Rakor tersebut turut dihadiri jajaran deputi BNPB, unsur Forkopimda Aceh, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Aceh, kepala SKPA, BPBD kabupaten/kota, serta berbagai unsur terkait penanggulangan bencana.[][][]
