NAGAN RAYA | NANGGROENEWS.com – Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya secara resmi menetapkan Dr. Teuku Raja Keumangan (TRK) sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung secara aklamasi di Aula Kantor Partai Golkar Nagan Raya, Gampong Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala, Senin 3 Agustus 2026.
Terpilihnya TRK yang juga menjabat sebagai Bupati Nagan Raya mencerminkan kuatnya dukungan dan kepercayaan kader terhadap kepemimpinannya untuk melanjutkan penguatan organisasi serta meningkatkan peran Partai Golkar di Kabupaten Nagan Raya.
Dalam sambutannya, TRK menyampaikan apresiasi kepada DPD I Partai Golkar Aceh dan seluruh kader Golkar Nagan Raya atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat desa serta mempersiapkan strategi menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang.
BACA JUGA : Potensi Tunggakan Pajak APBG 2025 Capai Rp1 Miliar, Pemkab Aceh Jaya Verifikasi 172 Gampong.
“Kami akan terus membangun kekompakan, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan memperkuat struktur partai agar Partai Golkar semakin dicintai rakyat serta mampu meraih hasil terbaik pada Pileg mendatang,” ujar TRK.
Menurutnya, soliditas kader menjadi kunci utama dalam memperbesar dukungan masyarakat dan menjaga eksistensi Partai Golkar sebagai kekuatan politik yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, H. M. Salim Fakhry, yakin Partai Golkar akan semakin berkembang di Kabupaten Nagan Raya di bawah kepemimpinan TRK.
Ia menilai dukungan penuh seluruh kader yang ditunjukkan dalam Musda VI menjadi modal penting untuk memperkuat posisi Partai Golkar sekaligus menghadapi berbagai agenda politik ke depan.
“Semangat kebersamaan dan soliditas kader merupakan kekuatan utama untuk membawa Partai Golkar meraih prestasi yang lebih baik di Nagan Raya,” kata Salim Fakhry.
Musda VI Partai Golkar Nagan Raya berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat peran partai dalam pembangunan daerah serta menghadapi kontestasi politik mendatang.[][][]
