FORKAB Aceh Jaya ; Pemerintah Harus Transparan Data Calon Penerima Lahan Exs HGU, Jangan Mengatasnamakan Rakyat! 

Mawardi, Ketua Forkab Aceh Jaya.*

Calang, Tribunnanggroe.com – Beranjak dari pengalaman masa lalu, Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh Jaya Mawardi, Pihaknya sangat setuju bila pemerintah ingin menyejahterakan rakyat Aceh Jaya, namun dirinya meminta Pemerintah agar transparan data penerima ke publik.

Hal tersebut disampaikan Mawardi kepada media Tribunnanggroe.com, Senin (13/03), bahwa program bagi-bagi lahan itu program yang bagus untuk peningkatan pendapatan masyarakat terutama masyarakat miskin di Aceh Jaya.

“Kami bagian dari korban konflik Aceh yang tergabung dalam Forkab sangat mendukung program Pemerintah yang ingin memberikan hak kesejahteraan bagi rakyat, dan kami berharap pemerintah daerah harus terbuka siapa – siapa calon penerima dari Eks Kombatan, Masyarakat Korban Konflik dan masyarakat Miskin Ekstrim,” Pinta Ketua Forkab Aceh Jaya.

Lanjutnya, Kalo punya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sampaikan benar-benar ke tangan mereka yang berhak, jangan hanya Korban Konflik diatasnamakan saja.

“Dari pengalaman yang sudah ada, semua dikelabui, Karena data ini menurut saya kalo benar peruntukannya bukanlah rahasia banget, sehingga setiap program kesejahteraan rakyat tidak boleh publik mengetahuinya,” Pungkasnya lagi.

Tambahnya, Kami yakin pemerintah kabupaten Aceh Jaya mampu menyukseskan pembagian lahan Eks HGU tersebut dengan melibatkan para Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan LSM .

“Kami rasa kalaulah benar dibangkit ekonomi rakyat ini, maka kesejahteraan itu benarlah tercapai, kami berharap pemerintah daerah terus mendampingi masyarakat dalam pengelolaan lahan itu nanti dan mengawasi hingga betul-betul pembinaannya,” Tambahnya.

Katanya lagi, Jangan hanya sukses pembagian saja, sehingga program bagus yang dirancang, gagal karena tidak mampu dikelola dengan baik oleh masyarakat penerima karena lahan tersebut berada dalam kawasan yang tidak aman dengan serangan hama terutama gajah.

“Saya khawatir akan ada konflik baru antara Manusia dengan Satwa Liar (Gajah ) yang berakibat ke Proses Hukum kalau pengelolaannya tidak didampingi oleh pemerintah, Masyarakat malah jadi korban kemiskinan yang panjang,” Tutur Mawardi.[***

Penulis: SamsEditor: Redaksi