ACEH UTARA | NANGGROENEWS.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, meninjau langsung Posko Logistik di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, Sabtu (27/12/2025), untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi logistik bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Aceh.
Dalam kunjungan tersebut, Sekda Aceh didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Drs. Syakir, serta anggota Komisi IV DPR Aceh, Irfansyah.
Baca Juga : Pemerintah Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana.
M. Nasir mengungkapkan, hingga kini pemerintah Aceh melalui posko logistik telah menyalurkan lebih dari 250 ton bantuan berupa sandang dan pangan ke daerah-daerah terdampak bencana hidrometeorologi.
“Secara rata-rata, setiap daerah menerima sekitar 10 ton logistik. Namun, untuk wilayah dengan jumlah korban lebih besar seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara, volume bantuan kami tingkatkan,” ujar M. Nasir.
Ia menambahkan, pemerintah memberi perhatian khusus terhadap wilayah dataran tinggi yang masih menghadapi kendala akses pascabencana. Sekda menginstruksikan agar stok beras diprioritaskan bagi Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, mengingat masih adanya desa-desa yang dilaporkan terisolasi dan mengalami kekurangan pangan.
Selain dukungan pemerintah, bantuan kemanusiaan juga datang dari kelompok relawan petualang asal Jakarta. Para relawan menyalurkan hunian sementara (huntara) serta logistik tambahan bagi warga terdampak di Aceh Utara, khususnya di Kecamatan Seuneuddon, Lapang, Langkahan, dan Tanah Jambo Aye.
Menurut M. Nasir, keberadaan hunian sementara sangat mendesak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau rumahnya mengalami kerusakan berat.
“Hunian sementara ini sangat dibutuhkan, apalagi kita akan segera memasuki bulan Ramadhan. Masyarakat memerlukan tempat tinggal yang layak untuk beribadah dan beraktivitas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Abdul Aziz, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pendistribusian bantuan. Ia menyebutkan, setiap relawan atau lembaga yang akan mengambil logistik di posko wajib mematuhi prosedur administrasi yang telah ditetapkan.
“Kami meminta data lengkap relawan, dengan skema by name by address, mulai dari KTP hingga dokumen pendukung lainnya. Ini penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Abdul Aziz.[][][]
