BANDA ACEH | NANGGROENEWS.com – Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi untuk keempat kalinya. Keputusan tersebut diambil Gubernur Aceh setelah memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis 22 Januari 2026.
Perpanjangan status tanggap darurat berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026, guna memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di sejumlah daerah terdampak berjalan optimal.
Baca Juga : Polisi Cek Lokasi Tambang Emas Ilegal di Kareung Ateuh, Tak Temukan Aktivitas.
Juru Bicara Gubernur Aceh, Muhammad MTA, mengatakan kebijakan tersebut mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.1.7/e.98/BAK tertanggal 21 Januari 2026 serta hasil rapat koordinasi virtual bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di beberapa kabupaten terdampak.
Wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan darurat antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah, yang masih mengalami dampak bencana hidrometeorologi dalam beberapa waktu terakhir.
Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dengan satgas pemulihan pascabencana, kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menuntaskan pembersihan lingkungan permukiman warga, fasilitas umum, tempat ibadah, sekolah, pasar, hingga lahan pertanian yang terdampak, serta memastikan pemenuhan logistik bagi seluruh korban bencana.
Pemerintah Aceh juga menargetkan percepatan pemulihan mata pencaharian masyarakat dan menegaskan bahwa dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) harus rampung paling lambat 2 Februari 2026.
Pemerintah Aceh berharap dengan perpanjangan status tanggap darurat ini, seluruh proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih terkoordinasi dan efektif demi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.[][][]
