Calang | NNEWS – Keharusan kepemimpinan Aceh Jaya dan Gubernur Aceh sebagai penentu kesejahteraan rakyat dengan kesinambungan perjuangan, pasca Damai MoU Helsinki dengan menyatakan kesetaraan ekonomi Aceh.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) diharuskan kemenangan ditangan Partai Aceh, khusus di Aceh Jaya wajib menang Safwandi-Muslem sebagai Bupati dan Mualem-Dek Fad Gubernur Aceh.
Hal tersebut ditegaskan, Panglima KPA (Komite Peralihan Aceh) Wilayah Meureuhom Daya Tgk Syaifuddin Johan (Pang Sai) menegaskan, KPA dan Simpatisan Partai solid memenangkan pasangan yang di usung Partai Aceh.
Baca Juga : Kuatkan Hubungan Tim Pemenangan dan Relawan Pasangan Salem, Muslem D: Hindari Isu Intimidasi dan Fitnah
“Kesatuan dan kekompakan KPA (Komite Peralihan Aceh) tetap solid satu komando dalam memenangkan kandidat yang di usung Partai Aceh, tunjukkan kalo kita punya harga diri, kesampingkan pemikir-pemikir perselisihan yang terjadi selama ini,” tegas Pang Sai dalam dialog sambil seruput kopi bareng wartawan dikota Calang, Kamis (17/10/2024).
Ia mengingatkan, persatuan Komite Peralihan Aceh (KPA) tonggal pondasi kokoh dalam memperoleh kemenangan ini, harga diri kita tekad kuat menjadi cerminan politik. Ia mengibaratkan nyawa, darah dan harta modal kemenangan Partai Aceh.
Berita Lainnya : Polres Aceh Jaya Gencar Operasi Zebra Seulawah 2024
“Memenangkan pasangan nomor urut 2 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh H.Muzakir Manaf – Fadhlullah, serta pasangan Bupati Nomor Urut 2 Safwandi-Muslem hal yang harus dikunci wajib menang di Aceh Jaya,” pungkasnya.
Dirinya menegaskan, tidak ada perpecahan di tubuh KPA Aceh Jaya, maka isu-isu miring sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena saat ini sedang dalam kondisi situasi politik, KPA/PA bersama masyarakat telah berkomitmen memenangkan pasangan yang telah di usung Partai Aceh.
Menurut Pang Sai, Situasi kondisi yang kondusif ini, harus dipelihara bersama dan saling hormat menghormati. Ia juga mengajak bersama-sama meraih kemenangan dengan gagasan dan ide dalam memperoleh suara masyarakat, bukan mencipta ikon perselisihan permahaman masyarakat. Demikian penegasan dari Panglima Wilayah Meureuhom Daya itu.*[][][]
