BANDA ACEH | NanggroeNews.com – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap perpanjangan bahkan permanenisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama rombongan Komisi II di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (25/7/2025).
Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI membuka opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus untuk mengkaji kemungkinan menjadikan Dana Otsus sebagai kebijakan permanen guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh.
“Dana Otsus selama ini menjadi tulang punggung pembangunan daerah, khususnya di sektor pelayanan dasar. Kami berharap Komisi II dapat memperjuangkan agar Dana Otsus diperpanjang, bahkan dipermanenkan,” kata Fadhlullah.
Baca Juga : Jembatan Lamdurian–Alue Rayeuk Rusak Parah, Warga Desak Pemerintah Bertindak.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Aceh, Wakil Ketua DPRA, Plt Sekda Aceh, para bupati dan wali kota, akademisi, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Rombongan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Dede Yusuf.
Kepala BPKA dan Kepala Bappeda Aceh memaparkan bahwa sekitar 77 persen belanja Pemerintah Aceh bersumber dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus. Jika dihentikan, mereka memperkirakan akan terjadi perlambatan pembangunan dan pelayanan publik.
Direktur RSUD Zainoel Abidin juga menyoroti pentingnya Dana Otsus dalam mendukung operasional rumah sakit melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa Aceh tidak boleh diperlakukan berbeda dengan daerah lain. “Kalau Papua bisa mendapat dukungan penuh, maka Aceh juga berhak mendapatkan perlakuan serupa,” ujarnya.
Berita Lainnya : Pemkab Aceh Jaya Tetapkan 26 Venue PORA 2026, Tiga Cabor Masih Dikaji.
Sejumlah anggota Komisi II, termasuk Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP), turut menyampaikan dukungan terhadap permanenisasi Dana Otsus. Mereka menyatakan kesiapan membentuk Panja khusus untuk mendalami isu tersebut.
“Otsus adalah bentuk penghormatan atas sejarah dan perjuangan Aceh. Sudah sepatutnya menjadi kebijakan permanen,” kata Aria Bima.
Wagub Fadhlullah menyambut baik dukungan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Aceh untuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, beberapa kepala daerah juga menyampaikan aspirasi, termasuk minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di sekolah kedinasan seperti Akpol dan IPDN. Selain itu, mereka menyoroti status lima desa di Gayo Lues yang hingga kini belum mendapat legalitas karena berada di kawasan hutan.
Fadhlullah juga meminta dukungan Komisi II agar pemerintah pusat menanggapi serius tingginya harga tiket pesawat ke Aceh. “Saat hari besar, harga tiket dari Jakarta ke Aceh bisa mencapai Rp12 juta. Padahal masyarakat Aceh dahulu menyumbang emas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia,” ucapnya.***
