Calang, Tribunnanggroe.com – Sejumlah Tokoh Politik yang ikut hadir dalam pertemuan lintas Partai Politik (Parpol) yang di inisiasi oleh Ir. Azhar Abdurrahman dan Ir.Junaidi pada hari, Senin (24/10) lalu, sehingga banyak yang memilih sikap politiknya sendiri.
Hal itu disebutkan Ketua PD Partai Demokrat Aceh Jaya Muhammad Jamin, ke awak media, via sambungan telpon, Rabu (26/10/2022), mengatakan, kehadiran dirinya dalam pertemuan itu mengajak sama-sama kita membangun Aceh Jaya jika merasa daerah ini milik bersama bahkan semua partai politik baik yang mempunyai kursi/tidak mempunyai kursi sekalipun dari para ulama
M Jamin menyatakan pihaknya tidak bersikap apapun dalam rencana yang dipaparkan oleh Inisiator. Pihaknya selaku Tokoh Politik di kabupaten Aceh Jaya tetap pada sikap dan Visi-Misi Organisasi.
“Kehadiran saya dalam pertemuan antar lintas Partai itu untuk bersilaturahmi sesama tokoh-tokoh politik lainnya, dalam paparan yang saya sampaikan dalam pertemuan itu, tetap akan mendukung kebijakan yang diambil oleh Pj Bupati Aceh Jaya yang arahnya membangun dan pengembangan,” ucap M Jamin.
Lanjutnya, Pendapat – pendapat yang di keluarkan dalam sambutan yang diminta kepada Tokoh Politik dan Tokoh Ulama yang berhadir dalam pertemuan itu, sudah menjelaskan arah dan sikap Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan rencana pembubaran Dinas Dayah dan THL.
“Poin dalam pertemuan itu mengarahkan kepada kebijakan Pj Bupati yang memberhentikan Tenaga Honorer Lepas dan Pembubaran Dinas Dayah, Buktinya Pj Bupati mendengar masukan Tokoh-tokoh politik dan para ulama yang ingin menyampaikan pendapat, sekarang Dinas Dayah tetap berdiri, THL tetap berlanjut, walau dalam DIPA sebelumnya sudah tidak ada lagi Anggaran untuk dibayarkan,”Kata Jamin lagi.
Tambahnya, Kita ketahui Pj Bupati Aceh Jaya Dr Nurdin baru saja sampai ke Aceh Jaya, dan anggaran sebelumnya di anggarkan sampai bulan Agustus sehingga dalam perubahan baru dapat disusun dan diwacanakan kembali dalam APBK-Perubahan, Buktinya Tenaga Harian Lepas (THL) akan dilanjutkan hingga akhir 31 Desember 2022.
“Sudah jelas disana kita ketahui anggaran di Aceh Jaya saat ini berkurang mulai dari provinsi, bukan keinginan Pj Bupati Aceh Jaya, begitu juga dengan kebijakan yang diambil tentang penggantian Sekda itu sudah masanya jabatan sekda berakhir sesuai rujukan peraturan KASN,” tegasnya.
Muhammad Jamin, yang juga mantan ketua komisi II DPRK Aceh Jaya periode 2014/ 2019 itu, memberikan pendapat terhadap pertemuan tersebut. Hanya mengingatkan agar pertemuan yang di gagas oleh siapapun haruslah memiliki konsep yang jelas sekaligus menawarkan solusi yang nyata serta rasional bagi lintas tokoh politik.
“Semua kita berkeinginan Aceh Jaya ini maju dan berkembang berkembang, lalu peran kita sebagai tokoh apa? Untuk itu mari kita bersama sama memberikan gagasan dan ide sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing dengan cara yang elegan yang pada akhirnya terwujud pembangunan Aceh Jaya yang merata, sehingga seluruh masyarakat Aceh Jaya sejahtera,” Demikian tutup M Jamin.[***]
