Meulaboh, Tribunnanggroe.com – Puluhan peserta aksi yang mengatasnamakan kelompoknya Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Aceh Barat melakukan aksi solidaritas aksi solidaritas untuk munir yang dilakukan di tugu simpang pelor kota Meulaboh, senin (05/9/2022).
Sari Ramadana selaku Koordinator Aksi mengatakan, aksi solidaritas yang dilakukan oleh Mahasiswa yang tergabung bersama masyarakat itu, sebagai bentuk kepedulian mahasiswa dan masyarakat Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat.
Ia mengatakan, Munir Said Thalib dibunuh dalam penerbangan menuju Amsterdam pada 7 September 2004 silam. Aktivis demokrasi itu tewas dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol pada pukul 08.10 waktu setempat. Hasil autopsi kepolisian Belanda dan Indonesia menyimpulkan dia tewas karena disebabkan racun arsenik.
“Mencegah Kasus Kadaluwarsa Komite pimpinan wilayah solidaritas mahasiswa untuk rakyat (KPW SMUR) Aceh Barat menilai, pembunuhan terhadap Munir penting untuk ditetapkan menjadi pelanggaran HAM berat. Jika tidak, kasus ini akan dianggap kasus kriminal biasa yang bisa kadaluwarsa. Dalam aturan hukum pidana, terdapat ketentuan yang menyebutkan kasus pidana akan kadaluwarsa setelah 18 tahun. Masa waktu 18 tahun kasus pembunuhan Munir jatuh pada 7 September 2022 ini,” jelas Ramadana.
Dalam penyampaian orasinya Korlap menyebutkan, beberapa isi tuntutan atas nama hak hidup dengan aman tanpa ada kekerasan, maka oleh itu SMUR Aceh Barat menuntut.
“kita mendesak Komnas HAM segera menetapkan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai pelanggaran HAM berat dan segera memulai penyelidikan terhadap kasus tersebut yang sudah lama terbengkalai,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Korlap, dalam hal ini Komnas HAM untuk segera membuka dokumen laporan TPF Munir kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam poin ke Sembilan Keppres No. 111 tahun 2004 tentang Pembentukan TPF Kasus Munir sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengungkapan terhadap kasus Munir.
“Kita Mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik impunitas terhadap kasus-kasus yang dialami oleh pembela HAM dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya di Indy,” pungkasnya.*(GM)
