CALANG | NANGGROENEWS.com — Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menegaskan kesiapan untuk menangani berbagai persoalan yang menyebabkan sejumlah wilayah di daerah itu mudah terendam banjir setiap kali musim hujan tiba, baik saat hujan ringan maupun berintensitas tinggi.
Bupati Aceh Jaya, Safwandi, dalam pesan suara yang diterima NanggroeNews.com, Sabtu (18/10/2025), menanggapi langsung keluhan masyarakat Gampong Alue Abed, Kecamatan Panga, yang kerap menjadi langganan banjir akibat curah hujan tinggi.
“Tadi sudah kita turunkan pihak Dinas BPBK untuk menangani dan meninjau langsung keluhan masyarakat. Rencananya akan dilakukan langkah tanggap darurat, namun kondisi air sudah mulai surut. Meski demikian, banjir di kawasan itu memang sudah menjadi rutin setiap musim penghujan,” ujar Bupati Safwandi.
Baca Juga : Gubernur Aceh Tawarkan Investasi ke Para Investor Timur Tengah.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti permintaan warga untuk melakukan normalisasi badan sungai yang selama ini tertutup tumpukan kayu dan material alam. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tersumbat dan mempercepat terjadinya genangan di permukiman warga.
<span;>
<span;>“Sebagaimana permintaan masyarakat, kita akan lakukan normalisasi aliran sungai. Langkah ini diyakini menjadi solusi efektif sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa titik pembersihan sebelumnya,” tutur Safwandi.
Lebih lanjut, Safwandi menegaskan bahwa Pemkab Aceh Jaya berkomitmen mencari solusi permanen agar persoalan banjir musiman yang melanda sejumlah gampong, termasuk di wilayah Panga, tidak lagi menjadi langganan setiap kali hujan melanda.
“Insyaallah, jika APBK Aceh Jaya 2026 mendukung, maka penanganannya akan diselesaikan melalui penganggaran yang ada. Melalui anggaran tanggap darurat, pemerintah akan mengupayakan penyelesaian secara maksimal,” pungkasnya.
Anggaran tanggap darurat menjadi alternatif untuk merealisasikan program normalisasi sungai yang ditargetkan di antara Gampong Alue Abed dan Gunong Mantok. Langkah ini disiapkan Pemerintah Aceh Jaya bila alokasi anggaran langsung dari APBN tidak terealisasi pada tahun 2026.[][][]
