JAKARTA | NanggroeNews.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menggelar audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna membahas pengisian, pergeseran, dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah tersebut, Senin (7/7/2025).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri, Dr. Safrizal ZA, M.Si., di ruang kerjanya di Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu Bupati Aceh Jaya Safwandi, S.Sos., didampingi Wakil Bupati Muslem D, SE, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh Jaya, Juanda, S.Pd.I., M.Pd.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk memastikan proses penataan kepegawaian di daerah berjalan sesuai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Safwandi menyampaikan rencana pengisian jabatan kosong, pergeseran internal ASN, dan penguatan tata kelola birokrasi di lingkungan pemerintahannya. Ia menegaskan komitmen daerah dalam menjaga prosedur serta prinsip meritokrasi dalam pengelolaan ASN.
Baca Juga : Bang Joy Terpilih Jadi Keuchik Gampong Harapan, Kalahkan Tokoh Senior.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses yang kami jalankan dalam hal kepegawaian, baik pengisian jabatan, rotasi maupun mutasi, sesuai aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi,” ujar Bupati Safwandi usai pertemuan.
Sementara itu, Dirjen Adwil Kemendagri, Dr. Safrizal ZA, M.Si., menyambut baik langkah proaktif Pemkab Aceh Jaya dalam menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme ASN dalam mendukung pelayanan publik yang efektif.
“Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting dalam memastikan kebijakan kepegawaian berjalan harmonis. Kami siap memberikan dukungan sepanjang prosesnya sejalan dengan ketentuan yang ada,” kata Safrizal.
Audiensi ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemkab Aceh Jaya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan pemerintah pusat di bidang administrasi kewilayahan dan kepegawaian.*[][][]
