Aceh Jaya, Tribunanggroe.com – Abrasi Bantaran Sungai (Krueng) Teunom terus mengancam Permukiman Warga Kecamatan Pasie Raya dan Kecamatan Teunom. Kondisi terkini bencana yang kerap terjadi merusak tebing sungai dan jalan lintas akses warga di Gampong Tuwi Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.
Abrasi yang sudah berlarut-larut terjadi dikawasan itu. dinilai belum ada upaya Pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat abrasi berkepanjangan tersebut.
Permasalahan-permasalahan lingkungan terus mendapat perhatian publik. Seperti laju abrasi yang terjadi di sepanjang bantaran sungai Krueng Teunom, Aliran Sungai Suak Beukah Kecamatan Darul Hikmah dan Aliran Sungai Krueng Teumarom Kecamatan Panga yang rutin menjadi langganan banjir dan bencana alam yang semakin mengkhawatirkan.
Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada kondisi alam dan lingkungan. Untuk itu masyarakat setempat berharap peran dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten untuk mencari solusi mengatasi abrasi kerap terjadi setiap musim, sebab bencana abrasi mengancam kehidupan masyarakat di sekitar sungai bantaran sungai.
Keuchik Tuwi Peuriya Muhammad Doni juga ketua APDESI Kecamatan Pasie Raya, kepada Tribunanggroe.com, Kamis (30/05/2024) mengungkapkan, abrasi sudah mengikis hingga ke jalan akses permukiman, terparah di satu lokasi mencapai jarak sekitar 700 meter, telah amblas ke sungai.
“Kunjungan dari pihak pemerintah daerah bahkan anggota DPRK dan DPRA pernah sampai ke lokasi, sejauh ini belum ada penindakan serius dari pihak pemerintah dalam mengatasi abrasi sungai yang terus terjadi,” ucap Keuchik Tuwi Peuriya.
Bencana abrasi yang terjadi di kecamatan Pasie Raya dan Teunom banyak menarik perhatian dari Tokoh daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRK), DPR Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang hanya menyempatkan diri untuk melihat kondisi wilayah yang di gerus abrasi. Namun, belum ada penindakan untuk penanganan kasus ini.
Dengan kondisi itu, ia meminta kepada pemerintah kabupaten untuk membuat sebuah usulan secara teknis terkait antisipasi dan pencegahan abrasi tersebut. Sehingga usulan pembangunan untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi hingga ke pemerintah pusat untuk ditindak lanjuti.
”Kita meminta kepada pemerintah kabupaten untuk membuat sebuah usulan secara teknis terkait antisipasi dan pencegahan abrasi kerap berkepanjangan. Dengan demikian, usulan pembangunan itu akan dibawa ke pemerintah provinsi bahkan ke pusat untuk ditindak lanjuti” harapnya.
Lanjutnya, pada akhir tahun 2022 pernah beredar isu tentang pembangunan tanggul tersebut namun sampai saat ini belum ada tanda tanda untuk di tanganinya selain membuat pancang pohon kelapa yang tidak sepadan dengan arus sungai dikawasan tersebut.
“Memohon dan berharap kepada pemerintah baik pemerintah kabupaten ataupun provinsi untuk dapat segera membangun tanggul untuk mencegah terjadi banjir ke permukiman dan perkebunan warga,” pintanya.*[][][]
Catatan; hingga berita ini dikeluarkan belum terkonfirmasi dengan pihak instansi terkait penanggulangan Abrasi Sungai (PUPR) dan Penanggulangan Bencana (BPBK) serta Pengguna Anggaran (Pemerintah) Aceh Jaya.
