Meulaboh, Tribunnanggroe.com – Delapan Kepala Daerah Kawasan Pantai Barat Selatan (Barsela) Provinsi Aceh menggelar Pertemuan kedua yang berlangsung di Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, pada hari Sabtu (03/09/2022).
Pertemuan kedua itu juga membahas, untuk mewujudkan Barat Selatan sebagai kawasan lumbung pangan, kesepakatan itu para kepala daerah membentuk Badan Kerja Sama Percepatan Pembangunan Koridor Ekonomi Barat Selatan Aceh yang diketuai Pj Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin, S.Sos., M.Si dengan menetapkan Kampus Universitas Teuku Umar- Meulaboh sebagai Sekretariat Bersama dalam peningkatan pembangunan yang terstruktur dikawasan Barat Selatan Aceh.
Adapun pejabat teras yang hadir yaitu, Pj Bupati Aceh Jaya Dr Nurdin, Pj Bupati Abdya H Darmansyah, Pj Bupati Simeulue Ahmadlyah, Sekda Aceh Barat Marhaban, Sekda Nagan Raya, H Ardimartha dan Sekda Kota Subulussalam Taufik Hidayat MM.
Selain itu juga ada Rektor UTU Dr Ishak Hasan, dan Kepala Perwakilan Kemenkeu RI Provinsi Aceh Safuadi serta Kepala Bappeda Aceh, H Teuku Ahmad Dadek yang menyampaikan sambutan materi pada sesi diskusi itu melalui zoom meeting.
Usai pertemuan, Nurdin mengatakan bahwa kawasan barat selatan Aceh memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.
Selanjutnya, Ketua Forum Badan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Barat – Selatan Aceh, Dr Nurdin di Meulaboh, Sabtu mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan bersama di Kabupaten Abdya pada 21 Agustus 2022 lalu.
“Pada rapat bersama tersebut pihaknya sudah merumuskan bentuk badan kerjasama antar Daerah, yang menaungi kerjasama Barat – Selatan Aceh,” kata Dr Nurdin.
Ia menjelaskan pihaknya sudah merumuskan kerangka program kerja, sehingga masing-masing daerah nantinya bisa mencatat kebutuhan menuju lumbung pangan dunia.
Ia mencontohkan dari sisi hilir bagaimana bisa menjadikan Barat Selatan Aceh sebagai lumbung pangan dunia jika tidak bisa menyalurkan pangan yang dihasilkan ke tingkat dunia internasional.
Pihaknya juga bertekad akan menentukan pelabuhan mana yang akan dijadikan sebagai Pelabuhan Ekspor mancanegara termasuk bandar udara.
Tambahnya, untuk regulasi sesuai dengan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri sudah ada tinggal saja bagaimana mengisi regulasi skala Nasional dengan aktivitas yang harus digunakan.
“Khusus untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Barat Selatan Aceh dengan keunggulan kita sebagai lumbung pangan Internasional mungkin Bapak Presiden bisa menerbitkan satu Instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan poros ekonomi dikawasan ini dan nanti kita mulai laporan dari Gubernur Aceh dan mudah-mudahan sampai kepada Presiden Republik Indonesia,” pungkas Dr Nurdin yang juga Pejabat Bupati Aceh Jaya.[***]
